Dari beberapa kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan
kontroversi, saya merasa, “pemberian grasi pada para koruptor” adalah kebijakan
yang paling controversial dan perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Tidak
sedikit Negara dirugikan oleh ulah para koruptor, apalagi uang yang mereka
“kumpulkan” adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan rakyat lagi.
Pemberian grasi hanya akan membuat “mantan narapidana” kasus
korupsi akan kembali pada kebiasaannya lagi. Karena mereka merasa hukuman
maupun denda yang mereka dapat lebih ringan dan lebih sedikit dari uang yang
mereka dapat. Seharusnya hukuman itu diperpanjang
dan banyaknya uang yang mereka korupsi dikembalikan kepada Negara.
dan banyaknya uang yang mereka korupsi dikembalikan kepada Negara.
Kita lihat juga dipenjara-penjara, banyak pencuri-pencuri
yang dipukuli massa
dan dihukum. Masih beruntung para koruptor tidak dipukuli oleh seluruh rakyat Indonesia
atas ulahnya mencuri bertrilyun-trilyun uang rakyat. Mereka mendapat fasilitas
yang lengkap dipenjara, mendapat perhatian yang khusus oleh petugas penjara,
ini bukan rahasia lagi, rakyat sudah pandai menilai kinerja pemerintah dan
aparatnya. Sekarang malah di tambah adanya grasi, adilkah aturan ini? Rakyat
sudah bisa menjawabnya. Yang mendukung adanya grasi, berarti dia mendukung
korupsi terjadi. Grasi justru adalah suatu kesalahan, karena jelas-jelas mereka
berbuat dzalim, memanfaatkan kedudukan untuk makan harta rakyat, merugikan
Negara, adanya grasi hanya akan melemahkan hukuman sebagai efek jera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar