Meski kebijakan
pembatasan BBM bersubsidi baru di mulai di Jabodetabek, namun sedikit
banyak sudah menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra tentunya para
pemilik mobil yang bertahun diatas 2005. mereka mempetanyakan, kenapa
harus yang bertahun diatas 2005? dan hanya berpedoman bahwa orang-orang
yang membeli mobil bertahun diatas 2005 adalah "orang-orang yang
mampu"?
Apakah tidak bisa larangan itu berlaku dengan batasan "mobil mewah" dan "biasa" berdasarkan harga beli? dan tentunya ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sosialisas "yang lebih" agar kebijakan ini dirasa adil.
Apakah tidak bisa larangan itu berlaku dengan batasan "mobil mewah" dan "biasa" berdasarkan harga beli? dan tentunya ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sosialisas "yang lebih" agar kebijakan ini dirasa adil.
Namun dilain sisi, pihak yang pro kebijakan ini beranggapan memang
selama ini subsidi BBM salah sasaran. Karena pada kenyataanya lebih
banyak mobil mewah milik para orang "berada" yang menikmati subsidi yang
berlimpah ruah tersebut.
Terlepas dari pro dan kontra, jika
kebijakan pemerintah ini "memang benar" dilaksanakan, maka akan
menghemat anggaran belanja pemerintah yang cukup banyak. Dana tersebut
nantinya bisa dialokasikan pada pelayanan publik lain, misalnya pada
layanan kesehatan maupun pendidikan. karena seperti yang kita tahu
besama bahwa pada layanan kesehatan dan pendidikan di negara yang
tercinta kita ini masih jauh dari harapan.
Maka disini perlu sosialisasi dan tindakan
yang nyata tentang "berapa yang dihemat" dan "telah digunakan/ akan
digunakan untuk apa hasil penghematan tersebut". Sehingga masyarakat
bisa mengerti, memahami dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar