Pemberian Grasi bagi para koruptor, penting gak sih?

Kebijakan yang Perlu Dikaji Ulang

Dari beberapa kebijakan pemerintah yang sering menimbulkan kontroversi, saya merasa, “pemberian grasi pada para koruptor” adalah kebijakan yang paling controversial dan perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Tidak sedikit Negara dirugikan oleh ulah para koruptor, apalagi uang yang mereka “kumpulkan” adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat lagi.

Pemberian grasi hanya akan membuat “mantan narapidana” kasus korupsi akan kembali pada kebiasaannya lagi. Karena mereka merasa hukuman maupun denda yang mereka dapat lebih ringan dan lebih sedikit dari uang yang mereka dapat. Seharusnya hukuman itu diperpanjang
dan banyaknya uang yang mereka korupsi dikembalikan kepada Negara.

Kita lihat juga dipenjara-penjara, banyak pencuri-pencuri yang dipukuli massa dan dihukum. Masih beruntung para koruptor tidak dipukuli oleh seluruh rakyat Indonesia atas ulahnya mencuri bertrilyun-trilyun uang rakyat. Mereka mendapat fasilitas yang lengkap dipenjara, mendapat perhatian yang khusus oleh petugas penjara, ini bukan rahasia lagi, rakyat sudah pandai menilai kinerja pemerintah dan aparatnya. Sekarang malah di tambah adanya grasi, adilkah aturan ini? Rakyat sudah bisa menjawabnya. Yang mendukung adanya grasi, berarti dia mendukung korupsi terjadi. Grasi justru adalah suatu kesalahan, karena jelas-jelas mereka berbuat dzalim, memanfaatkan kedudukan untuk makan harta rakyat, merugikan Negara, adanya grasi hanya akan melemahkan hukuman sebagai efek jera.